Berulang Lagi! Proyek Kavling “Harmoni” Di Karang Sambung Muncul, Warga Soroti Lemahnya Pengendalian Alih Fungsi Lahan Di Bogor Timur

Bogor.swaradesaku.com. Persoalan maraknya penjualan lahan kavling di wilayah Kabupaten Bogor, khususnya kawasan Bogor Timur, kembali mengemuka. Setelah sebelumnya proyek kavling Symphony Highland di Desa Karyamekar dan Mekarwangi, Kecamatan Cariu menjadi sorotan publik karena berada di jalur rawan longsor dan di atas jalan kabupaten, kini muncul proyek serupa bernama Harmoni yang mulai beroperasi di Kampung Karang Sambung, Desa Selawangi, Kecamatan Tanjungsari.(13/11/26)

Pola yang Sama Berulang

Informasi yang dihimpun awak media menunjukkan pola yang serupa dengan kasus-kasus sebelumnya:

• Lahan luas dibeli pihak pengembang dari warga Jakarta
• Langsung dibagi-bagi dan dipasarkan sebagai kavling tanpa kejelasan perizinan dan tata ruang
• Pembukaan lahan berpotensi mengubah bentang alam dan merusak ekosistem lingkungan setempat
• Warga sekitar mulai cemas namun seolah tidak ada yang menjamin kepastian hukum maupun perlindungan lingkungan

 Seolah Tidak Terkendali, Siapa yang Bertindak?

Munculnya proyek baru ini membuat kekhawatiran warga semakin memuncak, terlebih karena sepanjang pemberitaan sebelumnya belum terlihat tindakan konkret dari pihak berwenang:

“Ini sudah bukan kasus tunggal. Dari Cariu ke Tanjungsari bermunculan proyek kavling satu demi satu. Persoalan kerusakan lingkungan di Kabupaten Bogor semakin mengkhawatirkan, penjualan lahan kavling seolah tidak terkendali,” ungkap warga setempat.

Warga pun kembali mempertanyakan komitmen pihak berwenang:

“Kemana penegak Perda? Kemana Pemerintah Kabupaten Bogor? Kemana Pemprov Jawa Barat yang selama ini menyatakan tidak boleh merusak ekosistem lingkungan? Jangan sampai aturan hanya berlaku di papan pengumuman, tapi di lapangan bebas saja.”

Mengacu pada kasus-kasus sebelumnya, warga meminta agar:

• Pemerintah Kabupaten Bogor segera memverifikasi status perizinan proyek Harmoni di Karang Sambung
• Dilakukan pemeriksaan dampak lingkungan sebelum kerusakan terjadi
• Penegakan aturan tata ruang dilakukan secara konsisten di seluruh wilayah Kabupaten Bogor
• Masyarakat dilibatkan dalam pengawasan alih fungsi lahan di desa masing-masing

Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak perusahaan maupun instansi terkait. Redaksi akan terus memantau perkembangan dan menindaklanjuti kasus ini secara berkesinambungan.

 Selain itu juga untuk operasional alat berat menggunakan solar subsidi, kemana APH di Tanjungsari?

(Tim/Red)