Anggaran Bankeu Rp200 Juta untuk TPT Desa Citaringgul Disorot, Tinggi dan Ketebalan Bangunan Diduga Tak Sesuai Spesifikasi
Bogor.swaradesaku.com. Pelaksanaan proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang bersumber dari Program Akselerasi Bantuan Keuangan (Bankeu) Khusus APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026 di Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, menuai sorotan.
Proyek yang berlokasi di RT 01 RW 03 tersebut menjadi perhatian setelah muncul dugaan ketidaksesuaian antara anggaran yang tercantum pada papan informasi proyek dengan kondisi fisik pekerjaan di lapangan.
Berdasarkan informasi pada papan proyek, pekerjaan TPT dengan volume sekitar 94 meter kubik itu tercantum memiliki anggaran sebesar Rp200.120.000. Nilai anggaran tersebut kini menjadi pertanyaan dan dinilai perlu ditelaah lebih lanjut, terutama terkait kesesuaian antara volume pekerjaan, spesifikasi teknis, serta penggunaan anggarannya.
Supriadi Firdaus, selaku pemerhati pembangunan wilayah Bogor, menilai proyek tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari instansi pengawas. Menurutnya, pengelolaan anggaran negara harus mengedepankan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
“Kalau melihat volume pekerjaan sekitar 94 meter kubik dengan anggaran lebih dari Rp200 juta, tentu perlu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Harus ada kejelasan apakah nilai anggaran tersebut sudah sesuai dengan perencanaan dan standar biaya konstruksi yang berlaku,” ujarnya.
Sorotan tidak hanya tertuju pada besaran anggaran. Kondisi fisik bangunan di lapangan juga memunculkan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis.
Berdasarkan hasil pengamatan dan pengukuran di lokasi, tinggi TPT yang dalam informasi awal disebut mencapai 3,5 meter justru terlihat bervariasi. Bahkan, pada beberapa bagian ditemukan tinggi sekitar 130 sentimeter dan 194 sentimeter. Sementara ketebalan bangunan yang dipersoalkan disebut tidak mencapai spesifikasi 65 sentimeter, melainkan hanya sekitar 30 sentimeter.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian hasil pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar teknis yang telah ditetapkan.
Persoalan semakin menarik perhatian setelah salah seorang staf Desa Citaringgul, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon, menyampaikan bahwa ukuran tinggi sekitar 130 sentimeter tersebut merupakan bagian atas bangunan, sementara bagian pondasi berada di bawah permukaan tanah.
Namun, penjelasan tersebut masih memerlukan pembuktian teknis melalui pengukuran menyeluruh, termasuk pemeriksaan kedalaman pondasi dan dimensi bangunan secara keseluruhan oleh tenaga teknis yang berkompeten.
Selain itu, muncul pertanyaan mengenai berapa banyak titik pekerjaan pembangunan yang dibiayai melalui program Bankeu Tahun Anggaran 2026 di Desa Citaringgul. Hal ini penting untuk memastikan seluruh kegiatan yang menggunakan uang negara benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Supriadi Firdaus mendesak Inspektorat Kabupaten Bogor dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor agar segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap pekerjaan tersebut.
Ia juga meminta pihak Kecamatan Babakan Madang tidak hanya melakukan monitoring dan evaluasi (monev) sebatas melihat pekerjaan telah dilaksanakan, tetapi juga memastikan volume, dimensi, kualitas material, serta kesesuaian spesifikasi teknis benar-benar diperiksa.
“Pengawasan jangan hanya sebatas melihat pekerjaan sudah selesai atau belum. Volume harus dihitung, kualitas material harus diperiksa, dan spesifikasi teknis harus dicocokkan dengan RAB. Jangan sampai pekerjaan yang dibiayai uang negara justru tidak sesuai dengan perencanaan,” tegasnya.
Pemeriksaan menyeluruh dinilai penting untuk memastikan apakah terdapat selisih antara anggaran yang dialokasikan dengan hasil pekerjaan di lapangan. Jika ditemukan penyimpangan, perlu dilakukan penghitungan potensi kerugian keuangan daerah dan penanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, tim awak media berencana melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada Kepala Desa Citaringgul serta instansi terkait guna memperoleh penjelasan mengenai nilai anggaran, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, dan mekanisme pengawasan proyek tersebut.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan resmi dari Kepala Desa Citaringgul mengenai dugaan ketidaksesuaian pekerjaan tersebut.
Publik berharap Pemerintah Desa Citaringgul dapat memberikan keterbukaan informasi serta penjelasan secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Sebab, setiap rupiah anggaran yang bersumber dari APBD merupakan uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan. Jangan sampai program bantuan keuangan yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.
(Tim/Red)
