Bareskrim Periksa Lokasi Yang Dikaitkan Dengan Kadis Pariwisata Kab Bogor, Kendaraan Mewah Jadi Sorotan Publik
Bogor.swaradesaku.com. Penyidikan Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus menjadi perhatian publik. Setelah sebelumnya memeriksa sebuah rumah di kawasan Jalan Sirojul Munir, Cibinong, kini tim penyidik dikabarkan mendatangi lokasi lain yang dikaitkan dengan Ria Marlisa, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bogor, pada Jumat malam (20/11/2026).
Lokasi tersebut berada tidak jauh dari tempat pemeriksaan sebelumnya. Kedatangan penyidik memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat, terlebih setelah ditemukan sejumlah kendaraan mewah, di antaranya Hyundai Palisade dan Toyota Alphard terbaru, yang terparkir di lokasi.
Keberadaan kendaraan tersebut memicu pertanyaan publik mengenai kepemilikan dan sumber perolehannya. Namun, hingga kini belum ada bukti maupun keterangan resmi yang memastikan kendaraan tersebut milik Ria Marlisa atau berkaitan dengan pihak tertentu.
Sorotan juga mengarah pada dugaan keterkaitan Ria Marlisa dengan mantan Kapolres Bogor Kombes Pol Iman Imanuddin. Selain itu, perjalanan kariernya dari Camat Sukaraja hingga menduduki jabatan Kepala Dinas turut menjadi bahan pertanyaan publik mengenai transparansi dan penerapan sistem merit dalam promosi jabatan.
Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, sebelumnya menyampaikan bahwa sejumlah lokasi yang didatangi penyidik diduga berkaitan dengan tempat pertemuan dan perencanaan kelompok yang tengah diselidiki.
Meski demikian, pemeriksaan lokasi tidak serta-merta membuktikan keterlibatan seseorang dalam perkara tersebut. Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi mengenai status Ria Marlisa maupun hasil pemeriksaan di lokasi tersebut.
Redaksi mendorong Bareskrim Polri, Pemerintah Kabupaten Bogor, dan instansi terkait memberikan penjelasan terbuka agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat.
Publik menuntut penegakan hukum yang transparan dan tidak tebang pilih. Jika ditemukan bukti keterlibatan pihak tertentu, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan. Di sisi lain, pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan tetap berhak memberikan klarifikasi dan hak jawab.
Kasus ini menjadi ujian bagi transparansi penegakan hukum sekaligus integritas birokrasi di Kabupaten Bogor.
(Tim/Red)


