Dugaan Pengarahan Vendor Mencuat, Independensi Konsultan Revitalisasi Sekolah Di Karangsembung Dipertanyakan

Cirebon.swaradesaku.com. Pelaksanaan Program Revitalisasi Sekolah Tahun Anggaran 2026 di wilayah Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon, mulai menuai sorotan. Bukan semata soal pembangunan fisik, tetapi munculnya dugaan keterlibatan oknum konsultan dalam mengarahkan pembelian material bangunan kepada vendor tertentu.

Oknum konsultan berinisial Pur diduga mengarahkan sejumlah pihak sekolah dan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) untuk membeli kebutuhan material bangunan dari pihak atau penyedia tertentu.

Dugaan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut batas kewenangan, independensi, serta profesionalitas konsultan dalam mendampingi pelaksanaan program yang menggunakan anggaran pemerintah.

Jika dugaan itu benar, praktik tersebut patut dipertanyakan. Sebab, fungsi konsultan dalam program revitalisasi semestinya dijalankan berdasarkan tugas pendampingan dan ketentuan teknis, bukan menjadi pihak yang menentukan atau mengarahkan pilihan penyedia material.

Sorotan keras datang dari Ketua LSM KOMPAK Korbasis Karangsembung Raya, Ade Falah. Ia menilai seluruh pihak yang terlibat dalam program revitalisasi harus memahami batas kewenangan masing-masing dan tidak mencampuri keputusan yang bukan menjadi tanggung jawabnya.

“Jangan sampai konsultan yang seharusnya menjalankan fungsi pendampingan teknis justru diduga masuk terlalu jauh dalam urusan pemilihan vendor. Sekolah dan panitia P2SP harus memiliki ruang untuk menjalankan mekanisme pengadaan sesuai ketentuan, tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun,” tegas Ade Falah, Sabtu (21/11/2026).

Menurut Ade, program revitalisasi sekolah bukan proyek untuk mengakomodasi kepentingan kelompok atau penyedia tertentu. Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan sehingga pelaksanaannya harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga mengingatkan agar jangan sampai muncul praktik yang berpotensi menimbulkan ketergantungan sekolah terhadap vendor tertentu, terlebih apabila pengarahan tersebut tidak memiliki dasar aturan yang jelas.

LSM KOMPAK Karangsembung lanjutnya, akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan revitalisasi sekolah di wilayah Kecamatan Karangsembung. Pengawasan tersebut diperlukan agar pelaksanaan kegiatan tetap berada pada koridor aturan dan tidak menyimpang dari tujuan awal program.

“Kami tidak ingin program pemerintah yang seharusnya membangun dunia pendidikan justru dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak. Siapa pun yang terlibat harus bekerja profesional. Jangan ada ruang bagi praktik yang berpotensi merugikan sekolah maupun keuangan negara,” ujarnya.

Ade menegaskan, apabila hasil penelusuran dan pengawasan nantinya menemukan bukti adanya penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, atau praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara, KOMPAK siap membawa persoalan tersebut kepada instansi berwenang.

“Kalau ditemukan bukti yang cukup, kami tidak akan berhenti pada kritik. Kami siap menempuh jalur pengaduan resmi kepada aparat penegak hukum maupun instansi terkait agar persoalan ini diperiksa secara objektif,” tandasnya.

KOMPAK juga mendorong adanya klarifikasi dari pihak konsultan maupun pihak terkait agar dugaan tersebut menjadi terang dan tidak berkembang menjadi polemik di tengah masyarakat.

Program revitalisasi sekolah bukan ruang untuk mengarahkan kepentingan vendor tertentu. Transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama. Jangan sampai anggaran pendidikan kehilangan tujuan hanya karena kepentingan pihak-pihak tertentu.

( Tim/Red)