LSM Gelombang Ancam Pidanakan 5 Pejabat Di Kota Depok

    Depok. swaradesaku.com. Nama Cahyo ketua LSM Gerakan Lokomotif Pembangunan (Gelombang) Kota Depok sudah tak  asing lagi ditelinga para kuli tinta atau potografer yang sehari-hari berada di pemerintah kota Depok.

    Cahyo P Budiman nama lengkapnya dengan tegas mempertanyakan aset Barang Milik Daerah (BMD) yang raib ,pasalnya pengadaan runinng text dengan nomor : 01/PAN-RT /Diskominfo/X/2011 yang telah terpasang di 3 titik yaitu Jalan Margonda Raya tepatnya di atas jembatan penyebrangan orang (JPO) depan depok Town Square (DETOS) berhadapan dengan Margo City, Jalan Raya Bogor dan Terakhir di Jalan Alternatif Cibubur.

    Cahyo mengatakan,” bahwa keberadaan runinng text yang masih dapat di lihat oleh masyarakat saat ini hanya ada di Jalan Margonda sedangkan di Jalan Alternatif Cibubur dan Jalan Raya Bogor sudah raib tanpa bekas bahkan Ketua Komisi B pun tidak tahu prihal aset tersebut.

    “Dimana aset BMD yang sudah di beli dengan uang rakyat apakah disimpan kalau benar dimana di simpanya,” tegasnya.

    Cahyo menambahkan, bahwa sesuai dengan peraturan dan perundang-undang tindakan penghapusan dan atau penjualan barang milik daerah harus mendapatkan persetujuan dari Walikota dan juga di buat surat keputusan oleh pengelola barang dalam hal ini Sekretaris Daerah.

    “Semua jelas karena ada aturannya jadi siapa-siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang dapat menjelaskan terkait masalah ini,” jelasnya.

    Bahkan dirinya memberikan ultimatum kepada pihak Pemkot jika dalam waktu yang sudah di tentukan tidak dapat menjelaskan maka di katakan dirinya akan melakukan aksi di depan kantor balaikota.

    “Saya kasih waktu 7 hari apabila mereka tidak dapat menjelaskan maka kami akan melakukan aksi dan di lanjutkan dengan membuat laporan ke pihak berwenang,” tegasnya. Tidak main-main dirinya juga menyebutkan 5 pejabat di lingkungan Kota Depok yang akan di Laporkan apabila tidak dapat menjelaskan keberadaan fisik dari running text tersebut.

    “Yang pertama Kadis Diskominfo, Satpol PP, BKD, Sekda dan Walikota jadi kita tunggu saja respon mereka,” tutupnya. (heru/hol)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *