Sistim Zonasi dan Kolektif Sekolah Di Duga Menimbulkan Pungutan Liar

    Bogor.swaradesaku.com.Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 – 2020 untuk anak SD,yang mau masuk ke jenjang berikut nya di bebankan sistim Zonasi,yang berbasis surat dari kelurahan /Desa untuk mengikuti sistem online seleksi masuk ke jenjang SMP pendidikan berikut nya. Sistim Zonasi itu di barengi dengan sistim seleksi data yang di masukkan ke komputer.

    Pada tahun 2017 – 2019 sistem seleksi komputer online yang kinerja nya data siswa di masukkan ke komputer termasuk nilai hasil ujian siswa tersebut di kompetisikan dan di eksekusi oleh komputer,apabila jumlah/kuota kelas sebanyak 32 – 36 siswa maka nilai yng tertinggi lah yang menduduki kursi 32/36 kursi.

    Untuk dapat mengikuti seleksi onelina PPDB,siswa,orangtua siswa dan keluarganya harus menguasai internet & melakukan nya sendiri.

    Sebelum tahun akademik 2017 Penerimaan download,Baru di lakukan secara Kolektif oleh guru pada jenjang pendidikan dari TK ke SD,SMP dan ke SMK.

    Hal tersebut di duga menjadi ladang bisnis bagi para guru dengan memungut uang pendaptaran bagi orang tua murid yang anak nya mau diurusi oleh pihak sekolah baik itu guru,PNS,maupun yang honorer.

    Dewan Pimpinan Pusat LSM Pijar Keadilan Roby Tutuarima ketika ditemui swaradesaku.com.mengatakan,saya turun ke Sekolah dan Desa guna memantau perkembangan kegiatan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah,setiap Desa se Kecamatan Tajurhalang,Bojonggede. dan sekitarnya ternyata masih ada saja perlakuan lama yang dianut oleh para pendidik disekolah.

    Roby Tutuarima menambahkan,
    Penguatan liar seperti itu di duga di halalkan oleh pihak terkait dengan menyatakan bahwa hal itu wajar untuk biaya transportasi dan uang lelah,untuk oknum sekolah yng melakukan rekrutment siswa Pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru.(PPDB).

    Dengan di berlakukan seleksi langsung/online siswa baru yang dilakukan siswa/orang tua siswa dapat menghapuskan sistem yang ada itu akan terlihat dampak nya.

    Namun pada PPDB tahun 2017 – 2020 dengan di berlakukan nya sistem zonasi secara langsung mengaktifkan lagi sistem kolektif seperti sekarang ini.

    Solusi nya agar tidak terjadinya pungli,terlihat pada sistem kolektif tersebut maka Dinas pendidikan wajib mengeluarkan surat edaran larangan untuk pendidik, komite sekolah,Dewan pendidik untuk tidak terlihat pada PPDB dengan sistim kolektifan.

    Seperti yang terjadi di SDN 03 Bojonggede,Bogor,(13/6/19) mereka,para orang tua siswa mengantri, untuk mendaptarkan anaknya dan ikut kolektif yang dikoordinir oleh satuan pendidikan di Sekolah Dasar Negri tersebut agar nama anaknya diikutkan untuk mendaptar ke SMPN terdekat.demikian.tuturnya. (Sri.W)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *