Gelar Pilkades Serentak 2019 Pemkab Sumenep Anggarkan Dana 20 Miliyar

    Sumenep.swaradesaku.com. Pelaksanaan Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di beberapa Desa di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur bakal dilaksanakan. Sebagaimana disampaikan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten Sumenep Moh. Ramli, jadwal Pilkades serentak bakal berlangsung di bulan November 2019 mendatang.

    “Ada 226 desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak di tahun 2019,” ungkapnya, Rabu (29/5/2019).

    Dia menambahkan, untuk petunjuk tekhnis (Juknis) telah selesai dan termaktub dalam Peraturan Bupati (Perbup). Bahkan, dirinya telah menyampaikan pada semua desa terkait pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

    Dengan demikian, untuk Pilkades serentak, desa sudah bisa membentuk kepanitiaan Pilkades. Pembentukan kepanitiaan nanti akan difasilitasi oleh DPMD.

    “Desa bisa membentuk Panitia Pilkades, namun apabila desa sudah selesai membentuk Panitia, maka diperkenankan melakukan penjaringan bakal calon,” terangnya.

    Oleh karena itu, panitia tidak bisa mengambil keputusan untuk menetapkan hari pelaksanaan pencoblosan. Sebab, bukan menjadi kewenangan melainkan kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

    “Sesuai agenda pelaksanaan Pilkades serentak pada bulan November atau Oktober, tapi untuk penetapan hari H, itu menjadi kewenangan Bapak Bupati,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Ramli menjelaskan, adapun besaran anggaran pelaksanaan Pilkades yang dikucurkan Pemerintah kabupaten Sumenep sebesar Rp 20 milyar.

    “Anggaran itu diperuntukkan kepada pengamanan sekitar Rp 5 milyar dan untuk anggaran yang bakal ditransfer ke desa melalui bantuan keuangan sebesar Rp15 miliar lebih. Besaran Rp 20 milyar adalah Transaksi yang sudah dibahas dan sudah disetujui, dan itu sudah dianggap cukup,” tegasnya.

    Untuk regulasi, jumlah calon kepala desa minimal dua orang dan maksimal lima orang.

    Jika melebihi batas maksimal, maka akan dilakukan penyaringan dengan menggunakan mekanisme skoring. Seperti halnya, pengalaman di kepemerintahan memiliki nilai 35 persen, jenjang pendidikan 35 persen usia 20 persen. Sisanya adalah alamat domisili.

    Sedangkan, Khusus alamat domisili, calon yang berdomisili sesuai desa yang bakal menggelar Pilkades akan lebih tinggi dibandingkan calon dari luar desa. Sebab, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) semua warga Indonesia bisa mencalonkan Kepala Desa di seluruh desa se Indonesia.

    “Untuk pendidikan calon kepala desa minimal SMP dan sederajat,” pungkasnya.(Red )

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *