Himpunan Mahasiswa Pemantau Kebijakan (Himapeka) Demo Di KPK Jakarta

    Byredaksiswaradesaku

    Mei 19, 2019

    Bogor, swaradesaku.com. Sekelompok pemuda dan mahasiswa yang menamakan dirinya Himpunan Mahasiswa Pemantau Kebijakan (HIMAPEKA) melakukan aksi demonstrasi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Jumat (17/5) lalu.

    Aksi Demonstrasi yang dipimpin Rizki Fathul Hakim menuturkan betapa lambatnya gerak KPK dalam menetapkan tersangka kasus aliran dana fee proyek Mesuji kepada anggota Kepolisian, Irjen. Pol. Drs. Suntana, M.Si. dan Brigjen. Pol. Drs. Angesta Romano Yoyol, M.M. yang sempat menjabat sebagai Kapolda dan Wakapolda Lampung.

    “Tersangka Wawan Suhendra, mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mesuji sudah memberikan kesaksian bahwa terdapat aliran dana fee proyek Lampung kepada pihak Polda sewaktu menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Senin 22 April kemarin. KPK menunggu apa lagi? Segera tersangkakan mereka, jangan tebang pilih ketika melawan korupsi. Kami mendukung penuh langkah KPK,” ujar Rizki saat menyampaikan orasi di depan Gedung KPK.

    Rizki meminta kepada KPK dan PPATK untuk membuka dan melakukan penyidikan atas laporan kekayaan anggota Polri yang diduga menerima dana fee Proyek Mesuji sebagai upaya komitmen KPK dalam memberantas korupsi.

    Masa aksi kemudian melanjutkan aksi demonstrasi di depan Gedung Mabes Polri sebagai upaya mendukung k
    Kapolri membersihkan anggota polri yang terlibat korupsi.

    “Kami mendesak Kapolri untuk memecat anggota polri yang terlibat korupsi, jangan sampai citra polri yang sudah membaik menjadi rusak karena ada anggotanya yang diduga menerima aliran dana fee Proyek Mesuji. Sekali lagi kami yakin Jenderal Tito konsisten dalam melawan korupsi maka dari itu kami tegaskan bahwa kami bersama polri dalam melawan korupsi,” tegasnya.

    Selanjutnya, Rizki mengancam akan membuat aksi demonstrasi lebih besar lagi jika tuntutannya tidak dipenuhi oleh KPK dan Polri dalam melawan korupsi.

    “Hari ini cukup, tapi besok kami akan kembali jika Jenderal Tito tidak konsisten melawan korupsi di internal polri,” tutupnya.

    Diketahui sebelumnya, seperti dikutip dari salah satu saksi di persidangan tindak pidana korupsi (tipikor) fee proyek infrastruktur Kabupaten Mesuji yakni Wawan Suhendra selaku Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji blak-blakan soal aliran dana ke pejabat tinggi Polda Lampung, Senin (22/4).

    Hal itu terungkap, saat Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Wawan Yunarwanto bertanya kepada saksi Wawan terkait aliran dana fee proyek ke Polda Lampung dimana Ia juga ditetapkan menjadi tersangka atas perkara tersebut.

    Ketika swaradesaku.com menemui Ruby Falahadi tokoh aktifis Bogor Raya mengenai aksi demo di depan Gedung KPK, ia mengeluarkan pandangannya: “Gerakan mahasiswa adalah murni pergerakan, suara mereka adalah suara perubahan untuk mengawal yang harus diapresiasi yang harus didengar. Berkaitan dengan korupsi yang menjadi musuh bersama, sebagai kejahatan luar biasa extra ordinary crime. Apalagi ini yang dituduhkan aparat penegak hukum. Untuk Propam Mabes Polri dan Kapolri ataupun ombusmen harus mengkroscek secara langsung, tidak lupa KPK pun harus menjadi garda terdepan untuk meneruskan kasus korupsi yang di suarakan rekan rekan mahasiswa (himapeka). (Agustion/RF)

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *