Dana Desa Menyusut, Kuwu Haerudin Harapkan Dukungan Pemkab Dan Pemprov Hingga Pusat, Untuk Japura Bakti
Cirebon.swaradesaku.com. Menyusutnya alokasi Dana Desa menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa dalam melanjutkan pembangunan. Meski demikian, Pemerintah Desa Japura Bakti, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, berkomitmen untuk tetap menjalankan pembangunan dengan mengedepankan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.
Di tengah keterbatasan anggaran tersebut, Kuwu Japura Bakti, Haerudin, S.E., M.M., berharap adanya perhatian dan dukungan nyata dari Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga pemerintah pusat untuk membantu merealisasikan berbagai kebutuhan pembangunan desa yang belum tersentuh anggaran.
Menurut Haerudin, pengurangan Dana Desa berdampak pada ruang gerak pemerintah desa dalam mengakomodasi seluruh kebutuhan pembangunan. Sementara itu, aspirasi dan kebutuhan masyarakat terus berkembang, baik menyangkut infrastruktur, fasilitas umum maupun peningkatan pelayanan masyarakat, Jum’at ( 20/11/26 ).
Kondisi tersebut, kata dia, membutuhkan sinergi lintas pemerintahan agar pembangunan di desa tidak hanya bergantung pada kemampuan anggaran yang tersedia.
“Pengurangan Dana Desa tentu menjadi tantangan bagi kami. Namun, bukan berarti pembangunan harus berhenti. Kami tetap berupaya menjalankan program
berdasarkan kemampuan anggaran dan skala prioritas. Untuk pembangunan yang belum tersentuh, kami sangat berharap adanya dukungan dari pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat,” demikian rumusan pernyataan yang perlu dikonfirmasi kepada Kuwu Haerudin.
PEMBANGUNAN DESA BUTUH KOLABORASI, BUKAN HANYA MENGANDALKAN DANA DESA
Keterbatasan anggaran desa menjadi alasan penting perlunya kolaborasi antarpemerintahan. Sejumlah kebutuhan pembangunan yang belum dapat diakomodasi melalui APBDes diharapkan bisa diperjuangkan melalui program bantuan dan alokasi anggaran dari pemerintah di tingkat lebih tinggi.
Pemerintah Kabupaten Cirebon diharapkan dapat melihat langsung kebutuhan prioritas Desa Japura Bakti, sekaligus membuka ruang koordinasi agar program pembangunan yang belum terealisasi dapat diusulkan melalui perangkat daerah terkait.
Begitu pula Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat, diharapkan dapat memberikan dukungan melalui program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.
ANGGARAN BOLEH MENYUSUT, PELAYANAN DAN PEMBANGUNAN JANGAN SURUT
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah desa dituntut semakin cermat menentukan prioritas. Penggunaan anggaran harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, dengan tetap memperhatikan transparansi dan akuntabilitas.
Kuwu Haerudin juga berupaya terus membangun komunikasi dengan lembaga desa dan masyarakat agar kebutuhan yang belum terakomodasi dapat diperjuangkan secara bersama-sama.
Sebab, kemajuan desa tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah desa. Diperlukan keterlibatan seluruh tingkatan pemerintahan untuk memastikan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok wilayah.
Kini, harapan masyarakat Japura Bakti bukan sekadar pembangunan yang tercantum dalam perencanaan, melainkan realisasi program yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.
Dana Desa boleh berkurang, tetapi perhatian terhadap pembangunan desa jangan sampai ikut berkurang. Japura Bakti membutuhkan sinergi, kepedulian, dan dukungan nyata dari seluruh tingkatan pemerintahan.
( Falah )


